Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang  pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah, memiliki tujuan dan sasaran guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu memenuhi hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Kelembagaan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dibentuk di Pemerintah Kota Ambon pada Tahun 2008 dengan  nama Kantor Pelayanan Publik Kota Ambon sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon. Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Walikota Ambon  Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Publik Kota Ambon.

       Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon, sesuai salah satu program prioritas dari Walikota dan Wakil Walikota Ambon yaitu ” Ambon yang Berkualitas Dalam Pelayanan Publik, maka upaya pemerintah kota dalam mewujudkan program dimaksud adalah ”Penguatan Kapasitas Kelembagaan PTSP” dari Kantor Pelayanan Publik menjadi ” Badan Pelayanan Perizinan Terpadu” (BP2T) Kota Ambon. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon di bentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon. Sejak Tanggal 4 Agustus 2014 telah dilantik beberapa Pejabat Struktural sesuai kelembagaan yang baru, sambil menunggu pengisian jabatan struktural yang lain, sehingga kondisi saat ini adalah masa transisi dari kelembagaan yang lama ke kelembagaan yang baru antara lain, penempatan pejabat struktural, penyesuaian tupoksi, penyelarasan SP dan SOP, rekruitmen aparatur dan penyesuaian sistem dan mekanisme pelayanan perizinan. 

Sesuai Visi Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 – 2016,” Ambon Maju, Mandiri, Religius,Lestari dan Harmonis Berbasis Masyarakat “  maka Visi yang diemban oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Ambon adalah :

”Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Profesional, Cepat, Mudah, Transparan dan Akuntabel”. Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi BP2T Kota Ambon, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, pasti dan transparan.
2. Meningkatkan kerjasama konsultasi, koordinasi dan fasilitasi secara sinergis, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2014, tugas pokok BP2T adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. menjalankan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program BP2T;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon mempunyai tugas sesuai Peraturan Walikota Ambon Nomor 21 Tahun 2014, antara lain:

Menyusun kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan terpadu Kota Ambon sesuai Visi dan Misi BP2T ;

1. Merumuskan program kerja BP2T yang meliputi Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang I, Bidang II, Bidang III, Tim Teknis Kota Ambon ;
2. Mengkoordinasikan pelayanan perizinan terpadu dengan unit teknis terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran tugas BP2T;
3. Melaksanakan pembinaan Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang I, Bidang II, Bidang III, dan Tim Teknis ;
4. Mengarahkan pekerjaan tugas-tugas yang diberikan kepada staf serta petunjuk teknis SOP, Tata Naskah Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah bidang pelayanan perizinan  terpadu ;
6. Pembinaan Teknis dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan terpadu ;
7. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelayanan perizinan terpadu ;
8. Menyelenggarakan pelayanan perizinan ;
9. Mengkoordinasi proses pelayanan perizinan;
10. Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan ;
11. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
12. Menyelenggarakan penandatanganan perizinan yang menjadi kewenangannya;
13. Mengkaji bahan kebijakan teknis dibidang Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang I, Bidang II, Bidang III, dan Tim Teknis pada pelayanan perizinan terpadu;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon;
15. Melaporkan semua kegiatan kepada atasan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dimaksud, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dibantu oleh:

1. Kepala Bagian Tata Usaha.

Kepala Bagian Tata Usaha pada BP2T mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, mengelola administrasi keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pelayanan administrasi kepegawaian.

Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Bagian TataUsaha pada BP2T melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan perkantoran, perlengkapan perbekalan serta pengelolaan admistrasi kepegawaian.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Bagian Tata Usaha pada BP2T melakukan pelayanan dan pengolahan urusan perkantoran, perlengkapan perbekalan serta pengelolaan administrasi perencanaan.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Bagian Tata Usaha pada BP2T melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan perkantoran, perlengkapan perbekalan serta pengelolaan administrasi keuangan.  

• Kepala Bidang I.

Kepala Bidang I mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang Industri dan Perdagangan.

•  Kepala Bidang II. 

Kepala Bidang II mempunyai tugas membantu Kepala BP2T melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang kesehatan, pariwisata, perikanan, pertanian, dan pemadam kebakaran.

• Kepala Bidang III.

Kepala Bidang III mempunyai tugas membantu Kepala BP2T melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, penanaman modal, bangunan dan gedung.